Sebut NU Ormas Radikal, Sejumlah Buku Sekolah Direvisi

Dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan munculnya buku panduan belajar tematik terpadu kurikulum 2013 (K-13) untuk kelas V Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang menyebut organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu organisasi radikal.

Oleh karena itu, PBNU meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk bertanggung jawab atas persoalan ini. Sebab, potensi mudarat yang ditimbulkan sangat besar sehingga harus diambil langkah cepat untuk menyikapinya.

Merespons hal tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Totok Suprayitno mengatakan, Kemdikbud segera menghentikan peredaran buku pelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 tema 7 berjudul Peristiwa dalam Kehidupan. Kemudian Kemdikbud akan segera melakukan revisi dengan melibatkan para pakar yang relevan di dalam prosesnya.

“Nanti Kapuskurbuk (Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, red) akan mengkoordinir pelibatan pakar-pakar yang relevan,” ujar Totok usai melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan organisasi dan lembaga masyarakat NU di Gedung Kemdikbud Jakarta, Rabu (6/2) petang.

Lanjut dia, Kemdikbud terus melakukan penguatan ekosistem perbukuan nasional dalam rangka penyempurnaan kualitas buku pelajaran. Apresiasi diberikan salah satunya kepada NU atas peran aktifnya memberikan masukan atas isi buku pelajaran kepada Kemdikbud.

“Memang kita selalu terbuka, Ini hal biasa, proses pembelajaran di dalam penulisan buku dengan melibatkan masyarakat luas, yaitu para pembaca. Alhamdulillah organisasi besar seperti NU ini peduli dengan isi buku. Ini perlu diapresiasi,” jelasnya.

Dijelaskan Totok, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2016, bagian isi pada buku teks pelajaran wajib memenuhi aspek materi, aspek kebahasaan, aspek penyajian materi, dan aspek kegrafikaan. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan dan memberikan kritik, komentar, serta masukan terhadap buku yang digunakan oleh satuan pendidikan.

“Buku yang sudah rilis dimungkinkan adanya kekurangtepatan. Untuk itu, keterlibatan masyarakat atau para pembaca itu sangat diperlukan untuk memberikan masukan,” kata Totok.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Masduki Baidlowi menuturkan tujuan pertemuan NU dengan Kemdikbud adalah untuk melakukan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut di masyarakat.

“Kemudian bagaimana agar buku itu segera ditarik, baik ebook maupun cetak, dan segera direvisi. Kami dari PBNU siap apabila diundang untuk urun rembuk dalam penulisan revisinya,” kata Baidlowi.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif (LPM), Arifin Junaidi. Ia mengapresiasi kecepatan Kemdikbud dalam merespons masukan masyarakat terkait isi di dalam buku pelajaran tersebut.

“Sebab kalau ini tidak cepat-cepat direspons, nanti ini bisa melebar ke mana-mana. Kami apresiasi Pak Menteri dengan jajarannya yang sudah cepat dalam merespons masalah ini. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi yang seperti ini,” katanya.

Kurang Jeli
Sebelumnya, Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini mengatakan, NU sangat menyayangkan adanya istilah tersebut dalam buku panduan siswa meskipun frasa organisasi radikal yang dimaksud adalah organisasi radikal yang bersikap keras menentang penjajahan Belanda.

“Dalam konteks ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sangat menyayangkan diksi organisasi radikal yang digunakan oleh Kemdikbud dalam buku tersebut. Istilah tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman oleh peserta didik di sekolah terhadap Nahdlatul Ulama,” kata Helmy.

Dijelaskan Helmy, organisasi radikal belakangan identik dengan organisasi yang melawan dan merongrong pemerintah, melakukan tindakan-tindakan radikal, menyebarkan teror dan lain sebagainya. Pemahaman seperti ini akan berbahaya, terutama jika diajarkan kepada siswa-siswi.

Dalam buku tersebut, Helmy menilai Kemdikbud kurang jeli dan tidak pas dalam membuat fase pergerakan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pasalnya, penulis buku menyebut bahwa Indonesia setelah mengalami fase pergerakan nasional pada tahun 1900-an, kemudian dilanjutkan dengan fase masa awal radikal yang terjadi pada tahun 1920-1926.

“Istilah masa awal radikal ini yang keliru dan tidak tepat. Jika ingin menggambarkan perjuangan kala itu, yang lebih tepat frasa yang digunakan adalah masa patriotisme, yakni masa-masa menentang dan melawan penjajah,” ujarnya.

sumber : beritasatu / wy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *