Belajar dari Konflik, Perempuan Berperan Ciptakan Perdamaian

Metroislam.id – Pelajaran yang dipetik dari penyelesaian konflik di Ambon di masa lalu adalah masyarakat sipil memainkan peranan penting dalam penciptaan perdamaian, terutama perempuan. Aktivis-aktivis perempuan sangat instrumental dalam upaya penciptaan perdamaian dalam segala tingkatan masyarakat. Bahkan pada saat terjadinya konflik, perempuan sipil yang berprofesi sebagai pedagang keliling (Papalele), memastikan berjalannya roda perekonomian melalui aktivitas jual beli/barter dengan komunitas yang berseberangan, meski tidak sedikit di antara mereka yang menjadi korban.

Hal tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Memetik Pelajaran dari Pengalaman Lokal dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Perdamaian: Pengalaman Pengelolaan Konflik di Ambon dan Maluku”, yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI di Ambon, Maluku (14/2).

Konflik yang pecah di Ambon pada tahun 1999 merupakan jenis konflik yang kompleks, tidak semata-mata konflik horizontal antarmasyarakat. Diperlukan pendekatan yang holistik untuk memahami penyebab dan aktor yang terlibat di dalam konflik tersebut.

Saat ini masyarakat di Ambon lebih mengedepankan upaya rekonsiliasi konflik yang didasari oleh kearifan lokal untuk saling memaafkan (Ampong Jua). Di saat yang bersamaan, peningkatan peran pemerintah diperlukan oleh masyarakat Maluku untuk menjamin keberlanjutan rekonsiliasi konflik tersebut, baik dalam menuntaskan tanggung jawab yang masih berjalan, maupun dalam mencegah terjadinya konflik horizontal di masa depan.

Masyarakat sipil yang tergabung dalam LSM membantu proses rekonsiliasi konflik melalui asistensi kepulangan pengungsi ke Maluku, dengan mengedepankan pemahaman bahwa orang Ambon itu bersaudara. LSM lokal didampingi oleh LSM nasional dan internasional mendorong terciptanya musyawarah desa untuk menyusun conflict-sensitive development serta program-program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pengembangan perekonomian dan ketahanan lokal.

Kegiatan FGD merupakan salah satu rangkaian Kerja Sama Penelitian antara Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral (Pusat P2K Multilateral) Kemlu dengan Center for Information and Development Studies (CIDES Indonesia) yang berjudul “Penyusunan Konsep Pijakan Kebijakan Pembangunan Perdamaian Indonesia”. Penelitian ini didasari oleh keinginan untuk menyusun konsep pijakan perdamaian a la Indonesia yang lebih terukur dan terlembaga di masa depan.

Menyadari pentingnya peran masyarakat sipil dalam perwujudan perdamaian, dan pentingnya upaya untuk mendokumentasikan peran tersebut, diharapkan pelaksanaan FGD ini dapat menjadi langkah awal dari upaya Kemlu dalam mendorong terwujudnya kelembagaan/pijakan kebijakan perdamaian Indonesia, yaitu pijakan perdamaian yang merefleksikan keterlibatan multi pihak dan menjunjung nilai-nilai perdamaian masyarakat lokal.

sumber : kemlu / wy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: