Ini Alasan China Tolak Langgar HAM

Metroislam.id – Pertengahan November silam, The New York Times merilis dokumen yang berisi adanya dugaan tindak kekerasan terhadap kelompok Uighur di Xinjiang oleh pemerintah Cina. Dokumen setebal 403 halaman tersebut mengungkap bagaimana Presiden Cina, Xi Jinping, pada 2014, memerintahkan para pejabat di bawahnya untuk membalas aksi gerilyawan Uighur “sekeras mungkin” serta “tanpa belas kasihan.”

Dokumen itu turut menyebutkan Cina mesti meniru langkah AS pasca-911 dalam menangani paham ekstrimisme. Bagian lain juga memperlihatkan bahwa mereka yang dianggap terpapar ekstremisme agama perlu menjalani pelatihan dan program re-edukasi. Mereka tidak diperbolehkan pulang sampai pikiran dinilai “bersih.” Oleh PBB, praktik semacam ini dituding melanggar HAM.

Namun, pemerintah Cina tegas menolak tuduhan itu. Mereka berpendapat tujuan dari program yang ditempuh adalah penanggulangan serta pemberantasan paham ekstrimisme agama maupun terorisme. Global Times, surat kabar harian yang pro-Cina, menyatakan laporan The New York Times tak ubahnya seperti obsesi Barat yang “ingin melihat Xinjiang dilanda kekerasan dan kekacauan ekstrem.”

Menyangkal dengan Tegas

Masalah Uighur semakin menarik atensi banyak negara, terutama dari Barat. Rata-rata dari mereka meminta Cina tidak lagi menutupi pelanggaran HAM yang menimpa Muslim Uighur di Xinjiang.

Amerika Serikat, misalnya, baru-baru ini menyetujui rancangan kebijakan yang akan menekan perlakuan buruk Cina terhadap orang-orang Uighur. Rancangan tersebut, seperti dilaporkan Channel News Asia, bakal membuat pemerintah AS dapat mengawasi perkembangan kondisi komunitas Uighur. Rancangan diajukan setelah pemerintah memperoleh data dari Departemen Luar Negeri dan FBI.

Meski demikian, pemerintah harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR agar kebijakan tersebut dapat diterapkan. Bila nanti kebijakan sudah disahkan, pemerintah AS bisa berpeluang menjatuhkan hukuman kepada pejabat teras Cina sehubungan dengan kasus Uighur.

Permasalahan yang menimpa Uighur telah menjadi tajuk pemberitaan dunia internasional dalam beberapa tahun belakangan. Poinnya sama: pemerintah Cina dinilai melanggar HAM di sana.

Agustus 2018 silam, sebagaimana diwartakan BBC, Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial melaporkan bahwa pemerintah Cina telah menahan sekitar satu juta orang dari komunitas Uighur dalam tempat “serupa kamp interniran berukuran besar.” Laporan komite ini didukung oleh hasil investigasi LSM HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch.

Muslim Uighur, catat Amnesty International dan Human Rights Watch, dipaksa bersumpah setia kepada Presiden Xi Jinping, ditahan tanpa batas waktu yang jelas, diperlakukan layaknya sumber penyakit, sampai didorong menyerukan slogan-slogan Partai Komunis. Selain itu, pemerintah Cina juga mengawasi gerak-gerik masyarakat Uighur secara ketat lewat pemantauan kartu identitas, pos pemeriksaan, identifikasi wajah, serta pengumpulan DNA dari jutaan warga.

Pemenjaraan itu tak jarang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.

Sikap pemerintah Cina, sejak kasus pelanggaran HAM ini menyeruak ke permukaan, tak pernah berubah: menyangkal dengan tegas. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan bahwa penduduk beragam etnis di Xinjiang hidup dan bekerja dalam “kedamaian, kepuasan, serta menikmati kehidupan yang damai sekaligus maju.”

Gesekan Sosial di Wilayah Otonom

Provinsi Xinjiang—atau akrab disebut Turkestan Timur—terletak di barat laut Cina dan berbatasan dengan Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Pakistan, dan Afghanistan. Budaya, agama, dan bahasa masyarakat Xinjiang sangat berbeda dari kebanyakan provinsi di Cina. Ada lebih dari 50 etnis minoritas di Xinjiang, baik yang berasal dari Cina maupun Asia Tengah. Ini termasuk komunitas Uighur yang punya garis keturunan bangsa Turk dan berbicara dalam bahasa Uighur.

Isabella Steinhauer dalam “International Social Support and Intervention: The Uyghur Movement -Xinjiang Province, China” (2017, PDF) mengatakan bahwa selama berabad-abad, relasi Xinjiang dan Beijing mengalami pasang surut. Pada 1949, setelah Partai Komunis Cina memenangkan perang sipil, Beijing secara resmi mengklaim Xinjiang sebagai wilayahnya. Pemerintah memberikannya status wilayah otonom bernama Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR).

Pemberian otonomi didasari faktor ekonomi, mengingat Xinjiang menyimpan cadangan minyak dan mineral yang cukup besar. Tak hanya itu, Xinjiang jadi pintu masuk Cina ke Asia Tengah dan Timur Tengah: dua wilayah yang kini jadi salah dua lumbung investasi Cina.

Catatan Council on Foreign Relations menyatakan bahwa tak lama usai pemberian status otonomi, Cina meluncurkan berbagai macam proyek pembangunan. Pada 1954, Cina mendirikan Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) untuk menggarap pemukiman dan pertanian. Proyek ini berlangsung selama kurang lebih setengah abad.

Pada awal 1990-an, zona ekonomi khusus diberlakukan di Xinjiang. Beijing mensubsidi petani kapas lokal dan merombak sistem perpajakannya. Masih dalam periode yang sama, pemerintah pusat mengucurkan modal untuk proyek-proyek infrastruktur dengan, misalnya, membangun Tarim Desert Highway dan jalur kereta ke Xinjiang barat.

Tingginya arus pembangunan memicu arus kedatangan pekerja migran ke Xinjiang, khususnya etnis Han, yang tak lain adalah suku terbesar di Cina. Walhasil, populasi Han di Xinjiang meningkat secara dramatis. Dari yang semula hanya 6,7 persen (220.000) pada 1949, melonjak jadi 40 persen (8,4 juta) pada 2008.

Dampak jangka panjang dari migrasi suku Han adalah gesekan sosial. Akses masyarakat Uighur ke air bersih dan tanah kian terbatas. Kesenjangan ekonomi meningkat akibat praktik perekrutan pekerja yang diskriminatif. Etnis Han makin kaya, sedangkan orang Uighur kian miskin di tanah leluhurnya sendiri.

Gesekan di Xinjiang makin diperburuk oleh kebijakan Beijing selama beberapa tahun belakangan. Masih menurut Council on Foreign Relations, Beijing melarang masyarakat Uighur menjalankan puasa Ramadan atau mengenakan cadar. Lalu, atas nama pembangunan infrastruktur, pemerintah Cina juga tak ragu meruntuhkan bangunan kuno di Kashgar.

Pada 2009, etnis Uighur dan Han terlibat bentrokan besar setelah tewasnya dua pekerja Uighur di Guangdong. Akibat bentrokan ini, 197 orang tewas, lebih dari 1.600 orang terluka, dan 718 orang ditahan.

Situasi bertambah panas dengan kemunculan gerakan separatis seperti East Turkestan Islamic Movement (ETIM) yang sudah eksis sejak 1990an. Oleh Beijing, ETIM dikategorikan sebagai teroris dan diklaim berafiliasi dengan Al Qaeda sehingga layak diperangi.

Pasca-911, seiring masifnya “Perang Melawan Teror”-nya Bush, Beijing mulai meningkatkan kewaspadaan di Xinjiang. Mereka menangkapi pihak-pihak yang diduga terlibat “kegiatan keagamaan ilegal,” membungkam para ulama di Kashgar yang dicap menyuarakan pesan-pesan ekstremis, hingga tak ragu menutup masjid di Karakash, demikian tulis Dana Carver Boehm dalam “China ‘s Failed War on Terror: Fanning the Flames of Uighur Separatist Violence” (2009, PDF) yang terbit di Berkeley Journal of Middle Eastern & Islamic Law.

Masalahnya, tangan besi Beijing seringkali menyasar warga sipil yang sama sekali tak bersalah.

Demi Proyek Infrastruktur? 

Pemerintah Cina seringkali mengeluarkan narasi kontra terhadap tuduhan “pelanggaran HAM” yang dialamatkan kepada mereka. Agar sentimen tak makin memburuk, salah satu cara yang dilakukan pemerintah Cina adalah dengan mengundang jurnalis dari pelbagai negara untuk meliput dan melihat sendiri keadaan Uighur di Xinjiang.

Pengalaman tersebut pernah ditulis oleh Peter Martin dalam laporan berjudul “How China Is Defending Its Detention of Muslims to the World” yang dipublikasikan Bloomberg (2019). Peter menyatakan bahwa kendati pemerintah Cina ‘membuka’ pintu bagi media, tetap saja agenda itu dikontrol secara ketat: dari jadwal, tempat yang dituju, sampai daftar narasumber.

Kunjungan itu, tulis Peter, merupakan cara Cina untuk mengubah citra buruk mereka di mata dunia internasional. Pemerintah Cina seolah ingin menegaskan bahwa apa yang selama ini diberitakan media-media Barat adalah salah belaka. Pesan pemerintah cukup jelas: kebijakan di Xinjuang ditujukan untuk memberi stabilitas dan memastikan pertumbuhan ekonomi di sana aman terkendali.

Selain mengundang jurnalis, pemerintah Cina juga mengeluarkan dokumen resmi mengenai sejarah Uighur di Xinjiang. Dokumen yang berjudul “Historical Matters Concerning Xinjiang” itu menyebutkan bahwa Uighur merupakan bagian dari Cina sejak lama sekalipun telah mengalami proses migrasi sekaligus integrasi yang cukup panjang, demikian lapor Xinhua News.

Ada alasan spesifik mengapa pemerintah Cina bersikeras bahwa apa yang mereka lakukan tidak dapat didefinisikan sebagai “pelanggaran HAM.” Xinjiang, tempat di mana Muslim Uighur berada, adalah bagian penting dari proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang dicetuskan Cina pada 2013 silam. Proyek ini dibangun Cina dengan tujuan memperluas jaringan ekonomi mereka, dari Asia-Pasifik, Afrika Utara dan Timur, hingga Mediterania.

Xinjiang sendiri adalah jantung BRI di barat laut Cina, yang berbatasan langsung dengan Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India. Wilayah ini berperan sebagai penghubung antara Cina dan Asia Tengah maupun Timur Tengah. Kedekatan Xinjiang dengan sumber-sumber energi telah menjadikannya titik strategis serta lahan investasi yang menggiurkan dalam skema BRI.

Artinya, Cina akan melakukan apapun guna memastikan wilayah-wilayah dalam BRI tetap stabil. Termasuk ketika mereka bersikukuh tak ada pelanggaran HAM di Xinjiang. Pasalnya, pelanggaran HAM dapat merusak reputasi Cina, yang akhirnya berujung pada menurunnya arus investasi sehubungan dengan proyek BRI.

Ini kemudian kurang-lebih dapat menjawab pertanyaan berikutnya tentang mengapa dunia internasional seakan lambat dalam merespons masalah di Xinjiang. Tulisan di Foreign Policy (2019) menerangkan banyaknya negara yang seperti tutup mata atas pelanggaran HAM di Xinjiang disebabkan karena mereka tak ingin Cina memutus hubungan ekonomi yang ada.

Negara-negara seperti Pakistan, Kazakhstan, Kirgistan, sampai Qatar—yang berpenduduk mayoritas Muslim—punya sentimen yang sama: menganggap masyarakat di Xinjiang hidup bahagia. Hal itu muncul karena negara-negara ini terlibat langsung dalam proyek BRI bersama Cina. Jika mereka mengeluarkan sikap yang kontras, maka Cina berpeluang menghentikan kerjasama ekonominya.

Sementara Kate Lyons, dalam tulisannya berjudul “The World Knows What is Happening to the Uighurs. Why Has It Been So Slow to Act?” yang terbit di The Guardian (2019), menambahkan faktor lain yang membikin penanganan terhadap Uighur terkesan berlarut-larut ialah karena masih banyak orang-orang dari Barat yang belum pernah mendengar soal Uighur serta sulitnya mendapatkan informasi aktual dari lapangan mengingat Cina begitu membatasi akses media. Kalaupun ada, jurnalis tak bisa bergerak bebas dalam meliput kondisi di sana—diarahkan sedemikian rupa oleh Cina.

“Perang informasi yang terjadi saat ini memberikan perlindungan kepada pemerintah atau memungkinkan pemerintah untuk tidak merespons karena mereka akan mengatakan: ‘Kami benar-benar tidak tahu apa yang terjadi’,” kata James Leibold, profesor di bidang politik dan studi Asia di Universitas La Trobe, Melbourne.

Masalah di Uighur tak akan separah hari ini jika kebijakan-kebijakan Beijing lebih akomodatif terhadap ekspresi kultural masyarakat Uighur. Semakin direpresi, semakin kuat pula ketidakpuasan penduduk Uighur. Namun, bisakah pendekatan seperti itu diambil, mengingat permasalahannya berakar pada ekonomi dan upaya keras Beijing mengejar status superpower ekonomi dunia dengan milyaran dolar proyek infrastruktur?

Sumber: tirto.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: